COVID-19: 'Jangan balik kampung!' - Jokowi gesa larangan pergerakan perlu lebih tegas

Susulan situasi pergerakan orang ramai antara wilayah di Indonesia, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengarahkan gabenor, datuk bandar dan ketua wilayah untuk mengetatkan lagi larangan pergerakan.

Menerusi kenyataan di Instagram rasminya, Jokowi berkata ia susulan rakyat republik itu terutama perantau dilihat mula mengambil keputusan untuk pulang ke kampung ekoran perintah darurat yang dilaksanakan sejak 20 Mac lalu.

“Sejak lapan hari lalu, terdapat 876 buah bas pengantara yang membawa seramai 14,000 orang penumpang dari Jabodetabek ke wilayah lain di Jawa.

“Ini belum termasuk rakyat yang menggunakan pengangkutan lain seperti kereta api, kapal, pesawat dan kereta,” katanya.

Jelas beliau, jumlah yang disifatkan besar itu berisiko memburukkan lagi penularan virus itu ke wilayah lain.

BACA: COVID-19: Indonesia mungkin halang rakyat pulang ke kampung sambut Aidilfitri

Beliau berkata walaupun sudah ada arahan dan gesaan oleh ketua daerah kepada perantau untuk tidak bergerak ke daerah lain, namun langkah itu dilihat tidak memadai.

“Memang sudah ada usaha gabenor dalam mengarahkan perantau di Jabodetabek untuk tidak bergerak (ke wilayah lain) dan saya minta usaha ini diteruskan, tetapi larangan-larangan seperti itu belum cukup.

“Perlu langkah-langkah yang lebih tegas untuk memutuskan rantaian penyebaran COVID-19 ini,” katanya.

Sementara itu, memetik laporan portal Detik.com, pemerintah juga turut menghalang penjawat awam dari pulang ke kampung bagi menyambut Aidilfitri dalam usaha mengekang penularan wabak COVID-19 di republik berkenaan.

Terdahulu, pelbagai pihak di Indonesia dilaporkan mendesak pemerintah pusat menguatkuasakan 'lockdown' atau perintah kawalan pergerakan (PKP) berikutan kes kematian akibat COVID-19 semakin membimbangkan.

BACA: COVID-19: Kes kematian semakin meningkat, Indonesia didesak kuat kuasa 'lockdown' atau PKP

Untuk rekod, Indonesia setakat Isnin mencatatkan 1,414 kes positif dan 122 kematian akibat COVID-19.

View this post on Instagram

Hari Lebaran masih dua bulan lagi, tapi rupanya sudah begitu banyak yang mudik, terutama kalangan pekerja informal di Jabodetabek. Selama delapan hari terakhir ini, tercatat ada 876 armada bus antarprovinsi yang membawa kurang lebih 14.000 penumpang dari Jabodetabek ke Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DI Yogyakarta. Ini belum dihitung yang menggunakan transportasi massal lainnya seperti kereta api, kapal, pesawat, dan mobil pribadi. Mobilitas orang sebesar itu sangat berisiko memperluas penyebaran Covid-19. Memang sudah ada imbauan-imbauan dari tokoh-tokoh dan gubernur kepada perantau di Jabodetabek untuk tidak mudik dan ini saya minta untuk diteruskan, tapi imbauan-imbauan seperti itu belum cukup. Perlu langkah-langkah yang lebih tegas untuk memutus rantai penyebaran Covid-19 ini. Para pekerja informal ini terpaksa pulang kampung karena penghasilan menurun, atau bahkan hilang akibat kebijakan tanggap darurat yaitu kerja di rumah, belajar dari rumah, dan ibadah di rumah. Karena itu, saya minta percepatan program jaring pengaman sosial di sektor formal dan para pekerja harian, maupun program insentif ekonomi bagi usaha mikro dan usaha kecil, segera dilaksanakan di lapangan. Dengan begitu, para pekerja informal, buruh harian, asongan, semuanya bisa memenuhi kebutuhan dasarnya sehari-hari. Untuk keluarga yang telanjur mudik, saya meminta para gubernur, bupati, dan wali kota untuk meningkatkan pengawasannya dan menerapkan protokol kesehatan yang ketat, tetapi jangan sampai dilakukan secara berlebihan.

A post shared by Joko Widodo (@jokowi) on
Mar 30, 2020 at 1:26am PDT